BPJS Ketenagakerjaan Memberi Relaksasi Iuran di Masa Pandemi Covid-19

Sumber Foto SmartFM Surabaya · Talkshow  BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (16/12/2020)

SURABAYA, SMARTFMSURABAYA.com – Dampak Covid-19 luar biasa terhadap dunia usaha atau perusahaan. Dunia usaha bisa sedikit bernapas lega setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan relaksasi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non-Alam Penyebaran COVID-19, yang ditandatangani 31 Agustus lalu.

BPJS Ketenagakerjaan kepada SmartFM dalam program radio talk dengan narasumber Guguk Heru Triyoko, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Darmo dan Jeffry Martin, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Darmo menjelaskan tentang PP 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non-Alam penyebaran COVID-19.

Guguk Heru Triyoko menjelaskan relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk bantuan pemerintah untuk mendukung kelangsungan usaha di tengah krisis akibat pandemi yang belum jelas kapan berakhir. Setidaknya, kebijakan ini membantu mengurangi beban perusahaan terkait iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan.

“Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 49 tahun 2020 yaitu tentang penyesuaian atau relaksasi iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana nonalam penyebaran Corona Virus Diseases 2019 atau kita kenal dengan Covid-19. Ini adalah sebagai bentuk kepedulian negara bagi pemberi kerja dan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdampak pandemi Covid-19. Penyeseuaian iuran tujuannya adalah Mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peserta, Meringankan beban Pemberi Kerja & Peserta serta kesinambungan Program, Mendukung upaya pemulihan perekonomian & kelangsungan usaha,” jelas Guguk.

Untuk pemberlakuan relaksasi di laksanakan di bulan Agustus 2020 hingga Januari 2021. Guguk mengungkapkan bahwa akan di tinjau kembali berdasarkan kondisi dan situasi.

“Untuk pemberlakuan ini dimulai Nulan Agustus 2020 sampai Januari 2021 dan akan di kaji lagi melihat kodisi dan situasi yang ada” ungkapnya.

Melalui kebijakan relaksasi ini, selain kelonggaran batas waktu pembayaran, pemerintah juga memberikan pengurangan besaran iuran. Ada tiga ketentuan pokok dalam PP relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan yang perlu diketahui:

1. Pengunduran Tenggat Pembayaran Iuran, Jika dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur program Jamsostek, batas waktu pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, maka dalam PP ini diubah menjadi paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya.

Dalam hal ini, pengusaha mendapat pengunduran batas waktu selama 15 hari. Apabila tanggal 30 jatuh pada hari libur maka iuran dibayarkan pada hari kerja sebelum tanggal 30.

Sumber Foto SmartFM Surabaya · Talkshow  BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (16/12/2020)

2. Keringanan Iuran JKK dan JKM Sebesar 99%, Pemerintah memberikan pengurangan iuran JKK dan JKM sebesar 99% sehingga kewajiban bayar perusahaan setiap bulan menjadi 1% dari iuran. 

Syarat keringanan ini berlaku bagi peserta yang mendaftar BPJS Ketenagakerjaan sebelum bulan Agustus 2020, dengan ketentuan telah melunasi iuran JKK dan JKM sampai dengan bulan Juli 2020. Peserta yang mendaftar setelah bulan Juli 2020 juga memperoleh keringanan di atas, dengan ketentuan membayar iuran JKK dan JKM dua bulan pertama, dan keringanan mulai berlaku pada bulan ketiga.

3. Penundaan Iuran JP, Besaran iuran JP tidak dikurangi, atau sesuai ketentuan yang berlaku sebelumnya, yaitu sebesar 3% dari upah sebulan, dengan rincian 2% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh pekerja.

Namun, PP No 49 Tahun 2020 memberikan kelonggaran berupa penundaan batas pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebesar 1% dari iuran JP wajib disetor oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan sesuai batas waktu yang diatur PP, yaitu tanggal 30 bulan berikutnya.

2. Sisanya 99% dari iuran JP dilunasi sekaligus atau bertahap, dimulai paling lambat tanggal 15 Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April 2022.

Relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan ini mendapat tanggapan positif dari kalangan pelaku usaha. Harapannya, kebijakan ini akan membantu memperpanjang daya tahan perusahaan di tengah ketidakpastian iklim bisnis.

Jeffry Martin, mengatakan bagi pengusaha yang belum terdaftar diharapkan untuk segera mengurus atau memanfaatkan program relaksasi dari BPJS Ketanagakerjaan dan jika ada perusahaan yang membayarkan iuran tetapi sebenarnya otomatis terkena relaksasi iuran dari BPJS Ketenagakerjaan, Dirinya menekankan untuk segera mengurus dengan melampirkan bukti formulir dan kwitansi yang telah dibayarkan.

“Ini belum terlambat dan masih bisa dimanfaatkan oleh perusahaan atau tenaga kerja atau perusahaan yang belum terdaftar. Masih banyak perusahaan yang sebenarnya mendapatkan relaksasi iuran secara otomatis, tetapi ia masih membayarkan iurannya seperti tidak kena relaksasi. Bahkan kita ada 9 proyek dan akan kita kembalikan. Sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku, mereka harus melampirkan bukti formulir yang sudah mereka isi lalu kwitansi yang pernah mereka bayar”, kata Jeffry. [lin]

SmartFM Surabaya

SmartFM, sebuah jaringan radio Group of Kompas Gramedia, yang bersegmentasi business dan inspiration

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *